Pemerintah Diharapkan Fokus Bangun Infrastruktur Nonkomersial

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah diharapkan fokus pada proyek yang bersifat nonkomersial. Proyek yang bersifat komersial bisa dijual ke swasta. "Pemerintah diharapkan fokus bangun infrastruktur nonkomersial, yang komersial jual ke swasta, ringankan beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) seperti tertulis di akun Twitter @Hary_Tanoe, Rabu (4/4/2018).

Swasta yang dimaksud termasuk badan usaha milik negara (BUMN) dalam negeri ataupun asing. Saat ini pembangunan infrastruktur masih menggunakan APBN dengan menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN, kemudian BUMN membangun infrastruktur komersial.

HT menilai pembangunan infrastruktur saat ini sangat baik, namun di sisi lain harus diimbangi dengan pembangunan dan peningkatan produktivitas masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Penghematan APBN tersebut, lanjut dia, bisa digunakan untuk ihwal produktif yang membangun produktivitas masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah bawah.

Kelompok pekerja bisa diberikan pinjaman lunak dengan akses yang mudah serta diberikan pelatihan agar mereka memiliki keterampilan serta pendampingan. Adapun sektor tertentu yang didominasi masyarakat menengah bawah dapat diberikan kebijakan proteksi yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh dan berkembang.

Dia menambahkan, kebijakan lain yang bisa dilakukan adalah menciptakan dan membangun UMKM sebanyak-banyaknya di sektor yang didominasi oleh kelompok masyarakat menengah bawah. Dengan begitu, semakin banyak masyarakat produktif yang menggerakkan ekonomi Indonesia. Dengan ada kelompok produktif baru yang tercipta, akan lebih banyak lagi lapangan kerja baru tersedia bagi masyarakat.

HT menegaskan, penciptaan lapangan kerja sangat penting karena Indonesia mengalami bonus demografi di mana pertumbuhan penduduknya pesat sehingga kebutuhan lapangan kerja juga meningkat setiap tahun. Menurut HT, kondisi demografi seperti itu membutuhkan percepatan pertumbuhan dari sisi pemberi kerja. Apabila pemberi kerja tumbuh lebih cepat dibanding pencari kerja, pendapatan akan naik diikuti membaiknya kesejahteraan. Sebaliknya, jika pertumbuhan pencari kerja jauh lebih cepat dari pertumbuhan lapangan kerja, pendapatan pekerja sulit untuk naik sehingga kesejahteraan juga sulit meningkat.

HT menambahkan, kebijakan lain untuk memperbaiki perekonomian adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Khusus untuk sektor ini, dia sepakat bahwa kaum pelajar atau pemuda masih sekolah, namun tidak mampu secara ekonomi sehingga bisa diberikan pinjaman lunak. "Berikan pinjaman tanpa bunga untuk kuliah bagi pemuda tidak mampu," ungkap HT.

Pinjaman tersebut, kata HT, bisa dilunasi dengan mencicil setelah mereka lulus dan memperoleh pekerjaan sehingga diharapkan terjadi percepatan peningkatan lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Alternatif lain, lanjut HT, bisa diberikan pelatihan dalam bentuk vocational training agar mereka siap bekerja dan memperoleh peng hasilan.

Pembangunan SDM berkualitas dibutuhkan untuk membangun bangsa yang unggul dalam kompetisi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2017 mencatat bahwa tenaga kerja Indonesia yang berpendidikan tinggi hanya 12,3% dari 131,5 juta angkatan kerja. Mayoritas tenaga kerja di Indonesia berpendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).